🎯 Oknum Pegawai Diduga Jadi “Mafia Proyek” dan Tukang Pungli
Seorang pegawai berinisial T dilaporkan memaksa kepala sekolah untuk menyerahkan uang senilai Rp 2 juta serta selempang kain adat seharga Rp 500 ribu, sebagai “syarat” untuk mendapatkan proyek pembangunan sekolah. Tak hanya itu, seorang pejabat lainnya berinisial A juga diduga melakukan markup terhadap pengadaan barang sekolah. Speaker kecil seharga Rp 1 juta dibeli seharga Rp 5 juta dari dana negara.
Praktik ini bukan hanya memperkaya individu, tetapi juga merampas hak murid dan guru akan fasilitas pendidikan yang layak.
💥 Skandal Dana BOS dan TPG: Buntutnya Penikaman!
Dalam laporan lain, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disebut diselewengkan melalui yayasan-yayasan fiktif. Puncaknya, terjadi insiden penikaman terhadap Kepala Bidang Dinas Pendidikan oleh operator sekolah, yang diduga dipicu oleh ketegangan terkait honorarium yang tidak kunjung dibayar.
Tak hanya itu, konflik juga menyeret nama Bupati SBD, yang disebut-sebut berselisih dengan pejabat Dinas terkait pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Situasi ini mencerminkan buruknya manajemen birokrasi pendidikan di SBD.
📉 Mutu Guru Rendah, Infrastruktur Terbatas
Pakar pendidikan menyebutkan bahwa mayoritas guru di wilayah ini belum mengantongi ijazah S1, dan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) tergolong rendah. Distribusi guru juga tidak merata, dengan desa-desa terpencil kekurangan tenaga pendidik. Infrastruktur sekolah pun banyak yang rusak dan belum teraliri listrik.
✅ Ada Harapan: Digitalisasi dan Program PAUD
Di tengah carut marut ini, beberapa inisiatif positif mulai dijalankan:
-
PLN dan Pemda SBD menggulirkan proyek digitalisasi di 5 sekolah, dengan smart board dan jaringan listrik ke daerah terpencil.
-
UNICEF bersama Pemerintah Australia menyelenggarakan pelatihan PAUD dan kelas awal bagi guru di 40 satuan pendidikan.
-
SMK Pariwisata diperkuat lewat program sertifikasi, magang, dan kerja sama sister school.
Program-program ini menjadi oase di tengah krisis birokrasi, dan menunjukkan bahwa perubahan masih mungkin dilakukan jika pengelolaan dilakukan dengan jujur dan profesional.
Saatnya Reformasi Total
Carut marut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD bukan hanya masalah teknis, tapi juga menyentuh integritas birokrasi dan kualitas hidup generasi muda. Diperlukan audit menyeluruh, penindakan hukum, serta dukungan terhadap program positif untuk membawa pendidikan SBD ke arah yang lebih baik.
.png)